otonomi daerah

Mendalami studi bidang Hukum Otonomi Daerah memiliki tantangan dan ‘keseruan’ yang berbeda dari studi Hukum Tata Negara pada umumnya karena dinamisnya persoalan yang muncul dan silih bergantinya regulasi yang mengatur hubungan pusat dan daerah melalui undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta beberapa undang-undang yang terkait dengan pemerintahan daerah, misalnya UU Cipta Kerja, UU Sumber Daya Air, UU Migas dan lain-lain. Belakangan menjadi lebih kompleks persoalan yang menyertai hubungan pusat dan daerah setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Nusantara). Apa saja kompleksitas permasalahan yang muncul dalam otonomi daerah akan diuraikan dalam buku ini.