MUST HAVE!! MENGGUGAT NEGARA MARITIM KONFLIK KEBIJAKAN DI WILAYAH PERBATASAN - BW TERBARU

MUST HAVE!! MENGGUGAT NEGARA MARITIM KONFLIK KEBIJAKAN DI WILAYAH PERBATASAN - BW TERBARU
NoBrand
sku: 11677376876
$21.30-2%
$20.87
Shipping from: Indonesia
   Description
MOHON DIBACA Sebelum Order:
Cermati diskripsi dibawah agar saat barang sampai sesuai dengan pesanan.
Terimakasih
HATI HATI TERGIUR HARGA YANG MIRING NAMUN APAKAH BETUL BARANGNYA AKAN DATANG SESUAI PESANAN ATAU HANYA PO FIKTIF ALIAS UJUNG UJUNG NYA AUTO CANCEL KARENA BARANGNYA TIDAK DIKIRIM (KOSONG)
TOKO KAMI MENJAMIN BARANG DATANG SESUAI PESANAN
Buku Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan-
Penulis: MUHLIS HAFEL
Ukuran : xxvi, 277 hlm, Uk: 15.5x23 cm
ISBN : 978-623-02-1239-0
Cetakan Pertama :Juli 2020
Isi = HITAM PUTI
Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Hingga saat ini, kurang lebih 35 peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang maritim telah ditetapkan pemerintah, dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan sektor kelautan. Orientasi peraturan perundang-undangan tersebut tampaknya tumpang tindih, bersifat parsial dan lebih banyak mementingkan ego instansi sektoral.
Lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Departemen/ Lembaga Teknis terkait, termasuk Bappenas, Dewan Kelautan Indonesia, LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi, Bakorkamla, TNI AL, Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair), Bea Cukai (Pabean), BUMN (PT PAL) dan swasta. Tetapi, sesuai kebijakan nasional saat ini semua departemen/ kementerian dan lembaga teknis lain, berada di bawah koordinasi Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla), sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2005 tersebut. Namun hingga saat ini Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) tidak efektif dan sangat sulit melakukan tugas-tugas koordinasi di lapangan.
#MURAH #BERKUALITAS #TERLARIS
Terima kasih sudah mengunjungi lapak kami.
Happy Shopping ya kak :)
   Price history chart & currency exchange rate

Customers also viewed