Buku Budaya Hukum, Bisnis Batik, Dan Hak Cipta

Pengarang Anthon Fathanudien
Kategori Buku Referensi
Bidang Ilmu Sosial dan Budaya
ISBN 978-602-453-217-8
Ukuran 15.5×23 cm
Halaman
xiv, 242 hlm
Tahun 2017
Penelitian tentang Budaya Hukum Pelaku Usaha Kerajinan Batik Dalam Rangka Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon) dilakukan dengan tujuan untuk mencari data mengenai pendaftaran motif Batik Cirebon dalam mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta serta menganalisa upaya yang dapat dilakukan bilamana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kerajinan Batik Cirebon di bidang Hak Cipta.
Penelitian ini dilakukan di Desa Trusmi Kabupaten Cirebon dengan mengambil sampel 18 orang pengrajin dan 10 orang pengusaha Batik Cirebon. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non random jenis purposive sampling. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Analisis hasil data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pendaftaran Hak Cipta motif Batik Cirebon dalam mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di samping itu menyangkut masalah prosedur dan tata cara pendaftaran yang rumit, jangka waktu pendaftaran yang lama serta pertimbangan nilai ekonomis dari motif yang dihasilkan. Upaya dalam rangka mengantisipasi tidak terakomodasinya kepentingan pelaku usaha di bidang Hak Cipta adalah dengan adanya sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta bagi para pengrajin dan pelaku usaha kerajinan Batik Cirebon. Perlu adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih rinci tentang masalah Hak Cipta. Selain itu untuk lebih mempermudah akses para pengrajin dan pelaku usaha kerajinan Batik Cirebon yang umumnya berada di daerah-daerah, perlu didirikan tempat-tempat untuk penyelenggaraan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual serta dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pendaftaran dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.