BUKU ORIGINAL UNDANG UNDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sc

UNDANG-UNDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Soft Cover)
Penulis : Tim Penerbit Litnus
ISBN : 978-623-495-631-3
Terbit : 2023
Ukuran : 14.8 cm x 21 cm
Tebal : viii + 106 hlm.
Kertas : Bookpaper
Berat : 117 gram
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai solusi, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 dibentuk untuk mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Undang-undang tersebut mengatur hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc. Untuk menghindari sengketa hukum saat diberlakukannya undang-undang ini, di dalamnya juga diatur masa transisi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Buku pegangan ini berisi peraturan-peraturan berikut.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4